Home Budaya Anjal dan Gepeng, Fenomena Ataukah Budaya ?

Anjal dan Gepeng, Fenomena Ataukah Budaya ?

741
0
SHARE
anjal dan gepeng

Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) serta anak jalanan (anjal) di Kota Kediri mendapat perhatian. Keberadaan mereka makin sering dijumpai di jalanan kota. Apalagi ditengarai ada gepeng yang menjalankan aksinya bukan karena latar belakang ekonomi yang kurang. Ada beberapa pengemis yang justru memiliki usaha lain yang cukup berkembang.

Anjal dan gepeng
Petugas saat merazia gepeng dan anjal di Kota Kediri beberapa waktu lalu (angga/memo)

Data dihimpun dari Satpol PP Kota Kediri, sebanyak 431 gepeng dan anjal dirazia petugas sepanjang tahun 2017. Sementara sejak awal tahun hingga April 2018, petugas penegak peraturan daerah (perda) itu mencatat sebanyak 151 orang terjaring razia.

Aturan Perda Sudah Jelas

Larangan mengamen dan mengemis sebenarnya sudah diterbitkan oleh pemda setempat. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2016 tentang penyelanggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam Bab X pasal 12 pada poin C itu secara tegas menyebutkan larangan untuk memberikan uang kepada pengemis dan pengamen di jalan persimpangan jalan, rumah tinggal, angkutan umum, jembatan penyeberangan, area perkantoran, dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

anjal dan gepeng

Di ketentuan lain yakni Perda nomor 4 tahun 2013 tentang pembinaan gelandangan, anak jalanan, dan pengemis Bab XIV ketentuan pidana pasal 45 menyebutkan selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 42 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dari aturan tersebut diketahui, terdapat larangan bagi orang tua, wali, atau pengasuh membiarkan, menganjurkan, atau memaksa  anak yang di bawah asuhannya untuk melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksploitasi. Selain itu ketentuan lainnya yakni, setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa seseorang / kelompok orang untuk melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan seseorang/ kelompok orang tersebut tereksploitasi.

anjal dan gepeng

Dipertegas dalam KUHP

Bahkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pindana (KUHP) buku ke-3 tentang tindak pidana pelanggaran terdapat ancaman sanksi kurungan pidana paling lama enam minggu jika mengemis di depan umum dan diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan jika mengemis yang dilakukan tiga orang atau lebih dengan ketentuan berumur di atas enam belas tahun sebagaimana dimaksud pasal 504.

Sementara dalam dua ayat di pasal 505 KUHP menyebutkan barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.  Selain itu dalam ayat dua menhyebutkan, pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Toleransi dan Rasa Kemanusiaan Menjadi Pertimbangan

Meskipun terdapat kejelasan aturan yang sudah mewadahinya, namun penerapan aturan itu tidak serta merta dapat dilakukan. Banyak pertimbangan dan faktor lainnya yang membuat implementasi aturan itu tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.

anajl dan gepeng

Faktor toleransi dan rasa kemanusiaan menjadi salah satu alasan mengapa penerapan aturan itu tidak dilakukan secara saklek. Selain itu sulitnya melakukan operasi tangkap tangan terhadap pemberi uang kepada pengemis dan pengamen juga menjadi kendala nyata yang saat ini dialami petugas. Bukan tak mungkin jika aturan itu diterapkan secara saklek dapat memberikan dampak jera seiring razia yang saat ini terus digalakkan.

Nur Khamid, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Kabid Trantib) Satpol PP Kota Kediri mengakui, untuk penindakan pasca terjaring razia memang lebih mengedepankan langkah persuasif dengan memberikan pembinaan dan tindakan edukatif. Langkah ini dinilai menjadi alternatif yang tepat untuk mengatasi permasalahan anjal dan gepeng di Kota Kediri. “Kami kedepankan tindakan persuasif terlebih dahulu dengan harapan mereka menjadi lebih baik. Ada juga yang berhasil dan sebaliknya. Semisal mereka mau kembali bersekolah dan lain sebagainya,” jelasnya.

Untuk saat ini pihaknya mengaku lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Dia beralasan jika sanksi itu langsung diterapkan secara saklekakan menimbulkan polemik di masyarakat. Namun tidak menutupkemungkinan sanksi itu akan diterapkan berdasarkan pertimbangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun sejauh ini dia mengaku masih mengedepankan langkah persuasif. “Untuk saat ini kami mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Namun bukan tak mungkin nantinya implementasi perda itu akan dipertegas.Memang sosialisasi seperti ini tidak membutuhkan waktu singkat,” kata Nur.

Penerapan aturan secara menyeluruh agar timbul efek jera itu bakal dilakukan bukan tanpa alasan. Pasalnya berdasarkan pengakuan mereka pasca terjaring razia petugas, aktivitas yang dilakoni mayoritas bukan karena desakan kebutuhan ekonomi. “Kalau ditelusuri hampir 90 persen bukan karena kebutuhan pokok, misalnya membeli miras dan paket internet. Hanya sekitar 10 persen yang dilakukan karena untuk makan,” kata Nur.

Kondisi ini, kata Nur terlihat dari hasil razia petugas. Ada yang terjaring razia dan mengaku dalam sehari dapat menghasilkan uang hingga jutaan rupiah. Menurut pengakuannya, sejauh ini sanksi pidana itu hanya diterapkan pada oknum yang diduga mempekerjakan para pengemis dan pengamen. Untuk sanksi pemberi uang tersebut, untuk saat ini Nur mengaku masih sebatas sosialisasi. “Kalau dipekerjakan jelas kena sanksi pidana. Untuk mereka yang terjaring razia (pengamen dan pengemis, red) kami koordinasikan dengan instansi terkait (Dinsos, DP3P2KB,red). Sementara untuk pemberi uang masih sebatas sosialisasi,”pungkasnya.

Perlu Pembinaan Berkelanjutan

Pembinaan kepada pengamen dan pengemis yang terjaring razia juga dilakukan petugas kepolisian. “Karena berbagai pertimbangan termasuk ancaman hukumannya, kami koordinasikan dengan Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Jika sudah dilakukan pembinaan dan kecenderungan berulang, maka Satpol PP akan melakukan tipiring, atau mungkin dari Sabhara sendiri akan melakukan tipiring,” jelas AKP Riko Saksono Kasat Sabara Polresta Kediri.

anjal dan gepeng

Senada diungkapkan, AKP Ridwan Sahara, Kasat Reskrim Polresta Kediri yang menyebut, tindakan pidana akan diterapkan kepada pengamen dan pengemis jika aktivitas yang dilakukan mengandung unsur pidana. Semisal saat mengamen disertai dengan pemalakan hingga ancaman kepada warga. “Kalau seperti itu konteksnya sudah berbeda. Di luar ketentuan ini kami lebih mengedepankan tindakan persuasif dengan pembinaan dan pendampingnya, tentunya instansi yang menaunginya,” kata Ridwan.

Terpisah, Mahfud Fahrazi, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (Uniska) mengatakan, pelaksanaan aturan selama substansinya tidak bertentangan dengan KUHP, pelaksanaanya diserahkan kembali pada masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini, kata dia adalah baik itu Pemda dan insantansi terkait lainnya seperti Polri. “Memang aturan itu tegas menyatakan demikian. Namun proses dan pelaksanannya diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah, senyampang substansinya tidak melanggar atau berbenturan dengan aturan diatasnya,” pungkasnya.

Kesadaran untuk Berubah Menjadi Poin Penting

Tindaklanjut pasca razia menjadi salah satu poin penting yang perlu ditegaskan. Kondisi ini menyusul adanya temuan oknum anjal dan gepeng yang sering kali terjaring razia petugas. Bukan hanya sekali dua kali, mereka bahkan pernah terjaring razia petugas hingga berulang kali di beberapa tempat yang berbeda di Kota Kediri.

Puguh Rahayu, Kabid Resos Dinas Sosial Kota Kediri mengatakan, secara global dengan adanya razia petugas secara berkala berdampak menurunkan jumlah anjal dan gepeng di Kota Kediri. Masih ditemukannya keberadaan anjal dan gepeng dalam jumlah besar di Kota Kediri diduga berasal dari luar daerah. “Kami menduga itu droping dari luar daerah. Ini terlihat dari identitas yang bersangkutan. Dengan adanya razia (Satpol PP,red) anjal dan gepeng di Kota Kediri berkurang drastis dibandikan sebelumnya,” jelasnya, Kamis (26/4).

Namun diakuinya terdapat beberapa anjal dan gepeng yang terjaring petugas penegak perda lebih dari satu kali. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan mereka terkadang kembali lagi melakukan aktivitas itu di Kota Kediri. “Namun itu jumlahnya kecil. Semisal dia (gepeng dan anjal,red) dilakukan pembinaan tidak mau dan sudah dikembalikan kepada pihak keluarga. Kalau seperti itu sulit mengontrolnya,” kata dia.

Di sisi lain, banyak juga anjal dan gepeng yang ingin mengubah jalan hidupnya menjadi lebih baik. Semisal dengan mengikuti pelatihan yang disediakan baik pemerintah provinsi (pemprov) hingga pemerintah daerah (pemda) setempat. Selain pembinaan yang dilakukan, keberhasilan progam itu juga bergantung pada anjal dan gepeng yang bersangkutan. “Karena mengubah mindset itu sangat sulit. Mereka terbiasa mendapatkan uang secara instan,” tegasnya.

Berbagai Upaya Dilakukan

Karyono, Kasi Pelayanan Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Kediri mengatakan, sejumlah langkah sudah dilakukan untuk penanganan anjal dan gepeng di Kota Kediri. Seperti mengirimkan mereka ke Panti Sosial Bina Remaja seperti di Kota Blitar, Jombang, dan beberapa kabupaten/kota lainnya untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan.

Begitu juga dengan mengirim mereka ke lingkungan pondok sosial (Liponsos) di Surabaya serta ke panti penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Sidoarjo sesuai dengan usia yang bersangkutan. “Beberapa waktu lalu kami kirimkan 20 anak ke PSBR di Blitar. Bahkan jika tindakan yang dilakukan (gepeng, red) terus berulang hingga tiga kali kami kirimkan mereka ke panti di Sidoarjo untuk pembinaan dan pelatihan,” tegasnya.

Bahkan pemerintah daerah (pemda) sendiri melalui Dinas Ketenagakerjaan juga memberikan pelatihan di tiap kelurahan, khusus warga Kota Kediri. Seperti pelatihan elektronik, bengkel, tata rias dan pelatihan lainnya. Namun kendala yang dihadapi adalah minimnya kesadaran dari yang diberikan pembinaan. “Kan ada beberapa tahap. Bahkan setelah lulus dan memiliki keahlian ada juga mantan anjal yang bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Tapi apa beberapa saat kemudian, dia pulang dan kembali mengamen. Sulitnya mengubah minded itu,” pungkasnya.

Perlu Adanya Pendampingan

Menangani permasalahan sosial yang satu ini memang bukan perkara mudah. Selain berpedoman pada ketentuan aturan yang berlaku, pendampingan kepada anjal dan gepeng pasca terjaring razia perlu dilakukan. Kondisi ini untuk mengetahui latar belakang permasalahan yang membuat mereka melakukan hidup di jalanan. “Faktor pendamping daripada penerapan aturan itu menurut saya akan lebih efektif. Ini untuk mengetahui latar belakang permasalahan yang bersangkutan, termasuk anjal dan gepeng,” jelas Tatik Imadatus, Kepala Psikodiagnostik, STAIN Kota Kediri.

Sejauh ini, dia menyebut, mayoritas anak jalanan punya latar belakang permasalahan keluarga, seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang, serta broken home. “Mayoritas karena kurangnya kedekatan anak bersangkutan sehingga mencari tempat sendiri untuk mencari kenyamanan seperti yang mereka inginkan. Dikhawatirkan jika mereka terjerumus dalam konotasi negatif. Itu yang sering terjadi,” ujarnya.

Pendampingan yang dilakukan untuk mengubahmindset yang bersangkutan agar mau mengubah pola hidupnya menjadi lebih baik. Tatik menyebut, jika dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi diberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu, termasuk jika permasalahannya berlatar belakang karena kondisi psikologinya. “Dilihat dari faktor yang menyebabkan mereka berlaku demikian. Apa sih yang melatarbelakangi, karena itu banyak sekali metode yang dapat diterapkan dalam penanganan permasalahan tersebut. Tentunya agar mereka tidak kembali melakukan aktivitas itu,” pungkasnya.

Perlu Kajian Mendalam

Muhammad Subekti, anggota DPRD Kota Kediri mengatakan, meskipun mengedepankan langkah persuasif ketegasan dalam penerapan aturan itu juga perlu dilakukan. Langkah ini untuk memberikan efek jera kepada mereka agar tidak kembali mengulanginya aktivitas mengemis dan mengamen. “Disini Satpol PP terkadang juga harus tegas. Dilihat dulu apa penyebab faktor yang melatarbelakanginya,” jelasnya.

Wakil rakyat dari Komisi B itu meminta pemkot untuk kembali memasang papan larangan memberi maupun mengemis di simpang perempatan dan tempat strategis di Kota Kediri. Sejauh yang dia ketahui, papan larangan itu jumlahnya berkurang drastis dari sebelumnya. Langkah ini sebagai persiapan sebelum implementasi aturan secara menyeluruh. “Saya lihat banyak yang hilang himbauan itu. Jadi papan itu sebagai bentuk sosialisasi sebelum aturan itu diterapkan secara menyeluruh,” pungkasnya.

Sumber : Harian Pagi Koran Memo

Penulis : Angga Prasetya

Editor : Vrian Triwidodo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here