Home Hukum dan Kriminal Mantan Napi Korupsi Dicoret KPU Sidoarjo

Mantan Napi Korupsi Dicoret KPU Sidoarjo

177
0
SHARE

Pada pasal 7 bab ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018, tentang pencalonan anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota telah jelas melarang mantan narapidana (napi) kasus Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kasus korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Meskit telah jelas disebutkan dalam poin huruf ‘f’ pasal tersebut, masih ada saja partai yang memasukkan nama mereka dalam daftar bakal calon legislatif (bacaleg) untuk diserahkan ke KPU.

Dikutip dari harian pagi Koran Memo, KPU Kabupaten Sidoarjo terpaksa mencoret tiga nama bacaleg yang telah diserahkan. Mereka adalah adalah Sumi Harsono, Mustafad Ridwan, dan Nasrullah. Ketiganya merupakan mantan narapidana kasus korupsi yang telah menjalani hukuman atas kasus yang pernah menjerat mereka.

Ketua KPUD Sidoarjo M. Zaenal Abidin menjelaskan, keputusan itu dilakukan KPU melakuan verifikasi. Mereka akhirnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai bacaleg berdasarkan ketentuan yang berlaku. ”Mereka pernah masuk penjara karena korupsi,” katanya, seperti dikutip dari harian pagi Koran Memo.

Menurut Zaenal, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 secara jelas menyatakan larangan bagi mantan napi kasus korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual pada anak untuk mendaftar sebagai bacaleg. ”Aturannya seperti itu,” tegasnya.

Zaenal menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada pengurus partai politik (parpol) pengusung, berkaitan dengan hasil verifikasi tersebut. Meski begitu, partai pengusung juga masih berpeluang untuk mendaftarkan nama bacaleg pengganti. ”Menyerahkan berkas pengganti ke KPUD Sidoarjo,” katanya.

Selain temuan itu, KPU Sidoarjo juga mengidentifikasi bacaleg yang mendaftar melalui dua Partai. Dalam waktu dekat, KPU akan memeriksa kedua partai terkait nama bacaleg tersebut.

“Setelah kami lakukan pemeriksaan atau verifikasi ternyata, teridentifikasi ada satu nama di dua partai. Bacaleg atas nama Supriyadi asal Trosobo, Kecamatan Taman Sidoarjo,” ujar Zaenal.

Nama Supriyadi, teridentifikasi daftar melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembanguan (PPP). Hal itu diketahui, setelah KPU mengetahui adanya kesamaan nama, alamat, dan tanggal lahir.

“Kami akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing ketua partai baik PDIP maupun PPP. Setelah mendapat keterangan dari mereka, barulah bisa diambil keputusan,” jelasnya.

Dia melanjutkan, KPU tidak bisa bertindak bila diketahui ada satu nama yang mendaftar di dua partai. Alasannya, di peraturan KPU hanya menjelaskan masing-masing partai berhak mendaftarkan kadernya maksimal 50 orang.

“Langkah yang kami lakukan meminta klarifikasi dari kedua partai. apapun keputusan yang diambil partai barulah bisa kita putuskan. Apakah nantinya akan ada perbaikan berkas dan semacamnya,” pungkasnya.

Dua Bacaleg Melapor ke Panwaslu

Sementara itu, dua dari tiga orang bacaleg yang namanya dicoret oleh KPU Sidoarjo, karena pernah menjadi terpidana kasus korupsi, memutuskan untuk mendatangi kantor Panwaslu setempat, Selasa (24/7). Mereka mengadu atas pencoretan nama mereka dari daftar bacaleg.

Keduanya adalah Mustafat Ridlwan, bacaleg dari partai PBB, dan Sumi Harsono dari PDIP. Mereka menilai, KPU terlalu cepat mengambil keputusan untuk mencoret nama mereka dari daftar bacaleg.

“KPU dasarnya kan PKPU 20/2018. Sementara kami berdasar UU Pemilu,” jelas Mustafat Ridlwan, yang juga menjabat sebagai penasehat hukum di partainya.

Mustafat, memutuskan untuk melapor ke Panwaslu setempat setelah menerima salinan berita acara pencoretan yang dikirimkan oleh KPU kepada partai pengusung. “Surat itu disampaikan ke partai, kemudian diteruskan ke kami, Setelah kami pelajari, kami putuskan melangkah ke Panwas,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Sidoarjo, M Rosul membenarkan adanya laporan tersebut. Sesuai prosedur, ia berkewajiban untuk menerima laporan, dari siapapun. “Apakah memenuhi syarat materiil dan formil, kami harus verifikasi terlebih dulu,” kata Rosul.

Rosul menambahkan, pihaknya akan melakukan verifikasi atas laporan tersebut. Setelah itu, Panwaslu akan proses ajudikasi dengan menggelar sidang setelah tidak ada titik temu dalam proses mediasi.

Proses itu, membutuhkan waktu sekitar 12 hari dari pelaporan. “Nanti sidang secara terbuka di sini,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Sidoarjo telah mencoret tiga nama bacaleg yang telah didaftarkan oleh partai pengusung. Dari tiga nama itu, dua orang diantaranya tidak terima dan melapor ke Panwaslu setempat.

Informasi dihimpun, Nasrullah pernah terjerat kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM). Sedangkan Sumi Harsono, pernah menjalani hukuman dalam kasus korupsi APBD tahun 2003 Sidoarjo senilai Rp 21, 4 miliar. Mustafat Ridlwan, pernah menjalani hukuman dalam kasus yang sama dengan 44 orang anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 selama satu tahun.

Sumber : Harian Pagi Koran Memo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here